JK: Pemekaran Harus Memberi Kemakmuran Rakyat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemekaran wilayah dan otonomi daerah harus memberikan kemakmuran bagi rakyat. "Kita harus lihat secara independen, kita evaluasi, apakah hal itu bisa memberikan kemakmuran pada rakyat," ujar JK dalam debat calon presiden putaran terakhir bertema "NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah". Debat dipandu Dekan Fisipol UGM Pratikno di Jakarta, Kamis (2/7) malam.



JK mengatakan, pemekaran dan otda tergantung dari mana cara pandangnya. Bisa dibilang kebablasan atau tidak. Bila dilihat pusat, otda kebablasan. Tapi dilihat dari daerah, justru kurang. "Soal pemekaran dan otonomi daerah, yang penting apakah itu perlu atau tidak," kata saudagar kelahiran Wattampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, itu.

Pada kesempatan itu, JK juga menegaskan, siapa pun boleh memimpin bangsa ini. Hanya mereka yang berpandangan rasialis yang mengatakan orang atau suku tertentu tidak boleh memimpin negeri ini. "Itu rasialis dan sangat berbahaya," tegas suami Mufidah Miad Saad, itu.

Menurut JK, kekuatan bangsa Indonesia adalah kebersamaan dari kebhinnekaan. Tidak boleh ada yang berpandangan memisah-misahkan suku ras dan agama. "Marilah kita berpikir secara jernih jangan berpandangan picik. Kebhinnekaan itu harus dari hati ke hati. Bhinneka dari arti satu kata satu hati," kata ayah lima anak, ini.

Capres SBY berjanji tidak akan pernah menyerahkan masalah sengketa perbatasan kepada pihak luar, termasuk lembaga internasional setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Tidak akan pernah masalah seperti itu diserahkan kepada pihak luar, tetapi harus diselesaikan sendiri," ujar SBY.

SBY menjanjikan jalan diplomasi yang tegas dan keras untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan Indonesia. Untuk menjaganya, lelaki kelahiran 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur, itu berjanji akan meningkatkan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur sehingga wilayah terluar tidak merasa dianaktirikan.

SBY juga menegaskan bahwa perkembangan demokrasi dan otda harus membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Dia tak sependapat dengan JK soal penarikan kembali daerah yang sudah dimekarkan. Lulusan terbaik AKABRI Darat 1973 ini mengakui, memang terdapat perkembangan otda yang kurang baik. Tapi, menurut dia, hal itu bukan alasan untuk kembali kepada kebijakan sentralisasi.

Selama dua tahun terakhir pemerintahannya, SBY menambahkan, sudah menghentikan pemekaran daerah sambil menunggu desain besar pembentukan kabupaten/kota di Indonesia. "Grand design harus jelas dulu, mau berapa kabupaten/kota, dengan jumlah sesuai dengan jumlah penduduk," ujar SBY.

Pemekaran daerah, lanjut SBY, jangan hanya menguntungkan elite tertentu yang mendapatkan kursi kepala daerah. Tapi akhirnya justru masyarakat setempat yang tidak diuntungkan.

Sementara capres Megawati Soekarnoputri menegaskan, segala upaya mengimplementasikan kebijakan pembangunan negara harus merujuk kepada Pancasila. "Saya seratus persen sama dengan Pak Jusuf Kalla soal Bhinneka Tunggal Ika. Dengan spirit itu, keanekaragaman apakah dalam hal etnis, agama, suku, dan budaya, ada perekatnya," kata pemilik nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri, ini.

Selain perekat itu, Megawati juga menekankan pentingnya menjaga wadah bersama, yakni NKRI. "Dan yang lebih penting lagi, rujukannya adalah Pancasila. Semua rujukan ke sana, bahwa bagi saya Pancasila itu bintang pengayom bangsa sedangkan implementasinya dalam konstitusi," ujar wanita kelahiran Yogyakarta, 23 Januari 1947.

Menurut Megawati, NKRI harus tetap dijaga, apa pun risikonya. Dia, bila terpilih, berjanji akan membuat kebijakan dan program terobosan buat memperbaiki kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu.

"Jadi jelasnya, tentang masalah perbatasan, kita harus melihat realita. Jangan hanya lihat dari kacamata informasi teknologi. Datang ke sana, memberi kesejahteraan, juga perhatikan masalah pemetaan dan patok-patok perbatasan yang sering bermasalah, di samping penguatan kekuatan militer," ujar Megawati.(Ant/ICH)